Black Campaign Jokowi #3

http://www.youtube.com/watch?v=877klgYzG1w

Black Campaign Jokowi #2

TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memaparkan sejumlah program di bidang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014. Jokowi mengatakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” kata Jokowi melalui siaran pers yang dikirim lewat Media Centre, Jumat, 2 Mei 2014. 

Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.

“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program pendidikan usia dini.

Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.

Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.

Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”

Black Campaign#1

Campaign Jokowi

Lagi-lagi yuk kita ketawa bareng melihat tingkah polah para kader parpol yang unyu-unyu. Lucu dan bikin ngakak. Bagaimana tidak, kader PKS yang katanya pinter-pinter dan terkenal militant kini mulai muncul secara terang-terangan melakukan black campaign terhadap Jokowi. Sayangnya strategi black campaign mereka justru berbalik menjadi negative campaign bagi calon-calon PKS sendiri. Senjata makan tuan.

Contohnya, ketika seorang kader PKS membuat artikel tentang serangannya pada Jokowi yang katanya sering cuti untuk kampanye PDIP. Rupanya kader PKS tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu, bahwa Jokowi tidak melakukan cuti untuk kampanye, tapi hanya ,menggunakan hari liburnya Sabtu-Minggu saja. Nah, karena Jokowi tidak cuti maka cukup mengirimkan surat pemberitahuan saja, bukan surat cuti.

Akhirnya, black campaign bahwa katanya Jokowi sering cuti untuk kampanye malah berbalik menyerang capres PKS, Ahmad Heryawan (AHER) yang menjabat sebagai gubernur Jabar. Data dari kementerian dalam negeri menunjukkan bahwa AHER adalah satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengambil cuti paling banyak untuk kepentingan kampanye PKS. Awalnya, AHER mengajukan cuti selama 20 hari penuh masa kampanye kepada mendagri. Tapi mendagri hanya mengizinkan selama 10 hari saja karena sesuai ketentuan seorang pejabat publik hanya boleh cuti 2 hari tiap pekannya dan 3 hari harus masuk kerja. Bisa dibayangkan, seorang gubernur mengambil cuti selama 20 hari, lantas bagaimana nasib pelayanan untuk masyarakat. Untung, mendagrinya tegas.

Lucu kan jadinya, maksud hati menyerang Jokowi lewat cuti, ternyata malah bosnya sendiri menjadi satu-satunya gubernur yang paling banyak cuti untuk kepentingan kampanye. Sedangkan, Jokowi yang menjadi sasaran serangan black campaign kader PKS malah tidak mengambil cuti sama sekali.

Lalu serangan kedua tentang parpol korup. Maksud hati ingin menyembunyikan korupsi PKS dengan menonjolkan PDIP, Golkar dan Demokrat sebagai partai korup. Sayangnya, niat busuk tersebut malah tercium dan akhirnya lagi-lagi menjadi kampanye negative bagi PKS.

Bagaimana tidak, jika parpol lain korupsinya masih pada taraf dugaan dan sebagian besar dilakukan pada kader layer ke-3 atau ke-4, sedangkan PKS menjadi satu-satunya Partai yang mantan presidennya (saat ditangkap KPK masih menjabat sebagai Presiden PKS) telah dijatuhi vonis sebagai seorang koruptor.

Dahsyatnya lagi, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jargon “bersih dan peduli”. Tapi faktanya, justru mantan presiden partainya (saat ditangkap KPK masih menjabat sebagai Presiden PKS) yang telah divonis sebagai koruptor.

Masih ada lagi yang bikin nagak. Selama ini kader-kader PKS berteriak lantang menolak pencapresan Jokowi. Alasannya jabatan Jokowi belum selesai dan jika Jokowi meninggalkan Jakarta maka dia telah “berkhianat” pada warga Jakarta.

Nah lucunya, selama ini kader-kader PKS gencar mengkampanyekan AHER sebagai capres dari PKS. Saking banyaknya baliho AHER, sampai-sampai masyarakat menjulukinya sebagai Gubernur Baliho. Jadi menurut PKS, kalo AHER boleh nyapres karena banyak prstasinya, sedangkan Jokowi gak boleh karena masih harus menyelesaikan masalah Jakarta. Terus terang saya ngakak guling-guling baca logikanya kader-kader PKS. Menurut mereka pokoknya jangan Jokowi, titik gak pake koma.

Sebaiknya, cyber army PKS belajar pada para relawan Jokowi yang lebih memilih mengkampanyekan “pilihlah aku” jadi yang ditonjolkan adalah kehebatan-kehebatan Jokowi. Sedangkan selama ini cyber army PKS lebih banyak mengkampanyekan “jangan pilih dia” sehingga berusaha mencari kejelekan-kejelekan lawan politiknya.

Sayangnya, strategi black campaign yang dilakukan oleh PKS justru menjadi senjata makan tuan dan menjadi negative campaign bagi PKS sendiri, contohnya masalah rekor cuti AHER dan presidennya yang divonis sebagai koruptor.

Yuk ngakak bareng…

Tags: black campaign capres ah

Midi Peterpan----Noah

 

Langsung aja agan-agan,teman-teman sadayana.Midi PeterPan/Noah ini cukup menjadi hiburan bagi yang membutuhkan.Yang ga butuh hiburan ya ga masalah,kalian pasti suka.
Yang mau download,KIK.... Disini..!!

Midi Sheila on 7

Siapa yang ga tau Sheila on 7??!![asti anak kemaren sore yang cuma tau lagu-lagu picisan.Band Jogja ini telah menggoreskan tinta emas dengan seabreg Hitsnya.
Udah deh,langsung aja.Yang mau karokean dengan file midi,silahkan klik..... Disini..!!

Office Boy jadi DIRUT jadi Tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hendra Saputra hanyalah seorang pegawai rendahan. Betul-betul kelas rendahan. Pendidikannya pun sebatas lulusan sekolah dasar. Di kantor-kantor perusahaan di metropolitan, posisi seperti dia adalah pesuruh. Biasa disebut office boy.

Siapa nyana, dia rupanya tidak sekadar pesuruh melainkan merangkap sebagai direktur utama perusahaan. Namun posisi hebat itu justru membawanya meringkuk di dalam penjara, Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Cipinang. Kok bisa?

Hendra merupakan office boy di perusahaan PT Imaje Media Jakarta. Perusahaan ini milik Riefan Avran, putra Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengan (UKM) Syarief Hasan. Syarief merangkap Ketua Harian DPP Partai Demokrat, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono.

Entah bagaimana bisa, nama Hendra tiba-tiba muncul menjadi seorang pimpinan tertinggi, denga jabatan direktur utama. Dan parahnya, dia dianggap menjadi orang yang bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan tersebut.

Pengacara Hendra Saputra, Ahmad Taufik mengatakan kliennya sudah bekerja pada perusahaan Riefan Avran selama empat tahun. Tugasnya setiap hari membersihkan kantor tempat Rivan bekerja, kemudian menjemput anak dan istri majikannya di apartemen untuk sekolah dan ke kantor.

"Awalnya dia digaji Rp 800 ribu per bulan. Belakangan gajinya naik menjadi Rp 1,2 juta," ucap Ahmad kepada TRIBUNnews.com.

Sebagai pesuruh di kantor, Hendra bekerja tidak melalui perusahaan alih daya atau outsourcing tetapi langsung bekerja pada perusahan Riefan yang berkantor di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan.

Gajinya yang pas-pasan membuat Hendra memilih tinggal di kantor Riefan. "Karena rumahnya di Bogor, ia pulang hanya Sabtu Minggu. Bila pulang setiap hari gajinya bisa habis buat ongkos," ungkapnya.

Ahmad menceritakan bagaimana nama kliennya bisa tercantum dalam akte perusahaan PT Imaje Media Jakarta sebagai direktur. Suatu ketika, ia disodori sebuah akta untuk ditanda tangan.

Ia tidak tahu akta yang ditanda tangannya tertera namanya sebagai direktur. Ia tidak membaca secara cermat karena diminta cepat untuk mengirimkan surat ke Kementerian Hukum dan HAM. "Penandatanganan tersebut pun bukan dilakukan di depan notaris," ucapnya.

Ada dua nama perempuan yang saat itu meminta atau 'menodong' Hendra agar menandatangani akta tersebut. Posisi Hendra saat itu direktur 'jadi-jadian'. Kedua wanita itu dikatakan Ahmad dekat dengan Riefan. "Mereka sering rapat bertiga, dengan Riefan," ujarnya.

Mengenai rekening atas nama Hendra yang dijadikan penampungan uang proyek pengadaan videotron --video lektronik layar lebar yang lazim dijadikan media promosi, Ahmad menjelaskan, Hendra diminta Riefan untuk membuka rekening atas nama Hendra sendiri.

Ia tidak tahu tujuan pembuatan rekening tersebut. "Ia pura-pura menyuruh membuka rekening, tapi uangnya diambil oleh Riefan," ucapnya.

Kasus ini telah membawa korban. Dua tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan videotron di Kementerian Koperasi dan UKM, yakni Hasnawi Bachtiar dan Kasiyadi diduga tewas di dalam Rutan Cipinang. Sebab-sebab kematian belum diketahui.

Setelah kematian tersangka atas nama Hasnawi Bachtiar, Hendra mulai ketakutan bernasib sama dengan tersangka videotron lainnya.

Meskipun tidak ada ancaman yang diarahkan kepadanya, kematian Hasnawi Bachtiar mengganggu psikologis Hendra. "Sejak kematian tersangka Bachtiar, hal tersebut menimbulkan rasa takut kepada Hendra," ucap Ahmad Taufik.

Bagaimana pun, Hendra merasa menjadi incaran pelaku sebenarnya dalam kasus tersebut untuk menghilangkan jejak. "Tentu dia takut karena pelaku sebenarnya bukan dia," katanya.

Di tengah ketakutannya kemudian, Hendra menghubungi keluarganya sampai akhirnya meminta bantuan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ahmad berharap, LPSK bisa secepatnya mengambil kliennya guna memberikan rasa aman.

Meskipun dilanda ketakutan, Hendra tetap bersikap seperti biasa di dalam tahanan. Ia makan makanan yang diberikan pihak Lapas karena tidak memiliki pilihan lain. "Makan tetap makan yang disediakan Lapas, karena memang tidak ada makanan lain di sana," ungkapnya. (MBAH YAHOO.)

Materi PKP UT

Bagi teman-teman yang butuh kelengakap PKP khususnya UT,silahkan barang kali file ini bisa membantu.
Download,klik..... Disini..!!