Sunday, 4 May 2014
Black Campaign Jokowi #2
TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo alias Jokowi memaparkan sejumlah program di bidang pendidikan di Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei 2014. Jokowi mengatakan kewajiban negara memenuhi hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak. “Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan,” kata Jokowi melalui siaran pers yang dikirim lewat Media Centre, Jumat, 2 Mei 2014.
Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.
“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program pendidikan usia dini.
Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.
Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.
Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”
Menurut Jokowi, pendidikan nasional sebagai proses pembangunan karakter bangsa. Pendidikan, ujarnya, menuju revolusi mental dari kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, Jokowi menjanjikan sejumlah program seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,92 tahun pada awal tahun 2011 menjadi 12 tahun pada tahun 2019.
“Menurunkan angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun menjadi 2,90 persen selama lima tahun,” ujar Jokowi. Saat ini, 5,30 persen penduduk Indonesia masih buta huruf. Selain meningkatkan mutu pendidikan mulai pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi, Jokowi juga menjanjikan perluasan program pendidikan usia dini.
Bila menjadi presiden, Jokowi bertekad menurunkan ketimpangan partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, sosial, dan ekonomi antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. Bahkan, katanya, ada hibah dan pinjaman ringan jangka panjang untuk program S1, S2, dan S3 dalam negeri dan luar negeri di luar program beasiswa.
Ihwal kesejahteraan pengajar, Jokowi berjanji meningkatkan kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga hononer. “Jadi tak benar kalau akan menghapus tunjangan sertifikasi guru,” ucap Gubernur DKI Jakarta ini. Guru yang di daerah terpencil, terluar, dan pedalaman justru mendapatkan tunjangan khusus.
Sebelumnya, beredar isu di linimasa bahwa tunjangan guru akan dihapus bila Jokowi menjadi presiden. Isu ini juga disebarkan lewat pesan pendek oleh nomor yang tak dikenal. Isinya sebagai berikut, “Jokowi akan menghapus sertifikasi guru dan BLT karena dianggap menghambur-hamburkan uang negara. Maka yang merasa dirugikan silahkan memilih calon presiden yang lain, hidup PGRI.”
Black Campaign#1
Campaign Jokowi
Lagi-lagi yuk kita ketawa bareng melihat tingkah polah para kader parpol yang unyu-unyu. Lucu dan bikin ngakak. Bagaimana tidak, kader PKS yang katanya pinter-pinter dan terkenal militant kini mulai muncul secara terang-terangan melakukan black campaign terhadap Jokowi. Sayangnya strategi black campaign mereka justru berbalik menjadi negative campaign bagi calon-calon PKS sendiri. Senjata makan tuan.
Contohnya, ketika seorang kader PKS membuat artikel tentang serangannya pada Jokowi yang katanya sering cuti untuk kampanye PDIP. Rupanya kader PKS tidak melakukan cek dan ricek terlebih dahulu, bahwa Jokowi tidak melakukan cuti untuk kampanye, tapi hanya ,menggunakan hari liburnya Sabtu-Minggu saja. Nah, karena Jokowi tidak cuti maka cukup mengirimkan surat pemberitahuan saja, bukan surat cuti.
Akhirnya, black campaign bahwa katanya Jokowi sering cuti untuk kampanye malah berbalik menyerang capres PKS, Ahmad Heryawan (AHER) yang menjabat sebagai gubernur Jabar. Data dari kementerian dalam negeri menunjukkan bahwa AHER adalah satu-satunya gubernur di Indonesia yang mengambil cuti paling banyak untuk kepentingan kampanye PKS. Awalnya, AHER mengajukan cuti selama 20 hari penuh masa kampanye kepada mendagri. Tapi mendagri hanya mengizinkan selama 10 hari saja karena sesuai ketentuan seorang pejabat publik hanya boleh cuti 2 hari tiap pekannya dan 3 hari harus masuk kerja. Bisa dibayangkan, seorang gubernur mengambil cuti selama 20 hari, lantas bagaimana nasib pelayanan untuk masyarakat. Untung, mendagrinya tegas.
Lucu kan jadinya, maksud hati menyerang Jokowi lewat cuti, ternyata malah bosnya sendiri menjadi satu-satunya gubernur yang paling banyak cuti untuk kepentingan kampanye. Sedangkan, Jokowi yang menjadi sasaran serangan black campaign kader PKS malah tidak mengambil cuti sama sekali.
Lalu serangan kedua tentang parpol korup. Maksud hati ingin menyembunyikan korupsi PKS dengan menonjolkan PDIP, Golkar dan Demokrat sebagai partai korup. Sayangnya, niat busuk tersebut malah tercium dan akhirnya lagi-lagi menjadi kampanye negative bagi PKS.
Bagaimana tidak, jika parpol lain korupsinya masih pada taraf dugaan dan sebagian besar dilakukan pada kader layer ke-3 atau ke-4, sedangkan PKS menjadi satu-satunya Partai yang mantan presidennya (saat ditangkap KPK masih menjabat sebagai Presiden PKS) telah dijatuhi vonis sebagai seorang koruptor.
Dahsyatnya lagi, PKS adalah satu-satunya partai yang memiliki jargon “bersih dan peduli”. Tapi faktanya, justru mantan presiden partainya (saat ditangkap KPK masih menjabat sebagai Presiden PKS) yang telah divonis sebagai koruptor.
Masih ada lagi yang bikin nagak. Selama ini kader-kader PKS berteriak lantang menolak pencapresan Jokowi. Alasannya jabatan Jokowi belum selesai dan jika Jokowi meninggalkan Jakarta maka dia telah “berkhianat” pada warga Jakarta.
Nah lucunya, selama ini kader-kader PKS gencar mengkampanyekan AHER sebagai capres dari PKS. Saking banyaknya baliho AHER, sampai-sampai masyarakat menjulukinya sebagai Gubernur Baliho. Jadi menurut PKS, kalo AHER boleh nyapres karena banyak prstasinya, sedangkan Jokowi gak boleh karena masih harus menyelesaikan masalah Jakarta. Terus terang saya ngakak guling-guling baca logikanya kader-kader PKS. Menurut mereka pokoknya jangan Jokowi, titik gak pake koma.
Sebaiknya, cyber army PKS belajar pada para relawan Jokowi yang lebih memilih mengkampanyekan “pilihlah aku” jadi yang ditonjolkan adalah kehebatan-kehebatan Jokowi. Sedangkan selama ini cyber army PKS lebih banyak mengkampanyekan “jangan pilih dia” sehingga berusaha mencari kejelekan-kejelekan lawan politiknya.
Sayangnya, strategi black campaign yang dilakukan oleh PKS justru menjadi senjata makan tuan dan menjadi negative campaign bagi PKS sendiri, contohnya masalah rekor cuti AHER dan presidennya yang divonis sebagai koruptor.
Yuk ngakak bareng…
Tags: black campaign capres ah
Subscribe to:
Posts (Atom)